Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau umum disebut Dana Asprasi. Sejauh ini, hampir semua fraksi partai menyetujui dana sebesar Rp 20 milyar per anggota DPR setiap tahunnya ini dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2016. Terkait hal ini, fraksi yang sudah secara tegas menyatakan penolakan adalah Fraksi Partai Nasdem.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Al-Kadri mengatakan, usulan dana aspirasi ini tak mempunyai landasan hukum yang kuat. Selain itu, dia juga khawatir dana aspirasi nantinya akan menimbulkan peluang penyelewengan anggaran hingga tidak adanya pemerataan.
“Fraksi Nasdem menolak untuk ditindaklanjuti mengenai UP2DP yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut,” tutur Syarief dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Di hari yang sama, hal yang serupa disampaikan mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Demokrat, Susilo bambang Yudhoyono. Menurutnya, wacana Rp 20 Milyar per anggota dewan itu banyak menuai persoalan nantinya. Salah satunya, tumpang tindih kewenanangan dengan eksekutif dan Pemerintah Daerah.
“Ada lima hal yang harus dikritisi diuji atas ide Dana Aspirasi itu. Terutama terkait dengan system, governance dan aturan main,” ujar SBY melalui akun Twitter resminya, Senin (15/6/2016).
Menurutnya, yang pertama , harus ada formula yang tepat bagaimana menempatkan titipan dana 20 Milyar dalam sistem APBN dan APBD. Ini nantinya agar klop dan tidak bertentangan dengan rencana eksekutif.
“Bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota?” ujar SBY menambahkan.
Dalam persoalan ketiga, SBY mengkritisi bagaimana jika anggota DPR RI punya dana aspirasi, kemudian implikasinya terhadap anggota DPRD Provinsi dan Kota.
“Serta keempat kalau anggota DPR punya “jatah dan kewenangan” untuk tentukan sendiri proyek & anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif dan legislative?” sambungnya.
Kritik terakhir SBY adalah menyoroti bagaimana pola pengawasan atas dana aspirasi tersebut. Menurutnya, sejumlah persoalan itu yang membuat dirinya, selama 10 tahun mengelola APBN, tak pernah menyetujui usulan dana aspirasi tersebut.
“Di era pemerintahan yang saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi karena lima hal itu dianggap belum jelas dan belum klop,” tegasnya. (AL)















