Presiden Joko Widodo (jokowi)
menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat untuk merevisi Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Malah Jokowi pun menolak rencana revisi Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yasona mengatakan bahwa sikap
pemerintah tidak mengajukan revisi aturan tersebut. Justru yang inisiatif untuk
refisi datang dari legislatif. Menurut konstitusi, DPR berhak mengajukan
konstitusi dan nantinya akan dibahas bersama pemerintah. Sebelumnya, antara DPR
bersama Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah rapat, Yasonna
mengatakan dalam rapatnya UU KPK yang di inisiasi oleh DPR masuk dalam
prolegnas prioritas 2015.
Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan
yang tidak melanggar HAM, di bentuknya dewan pengawas, pelaksanaan tugas pemimpin
dan sistem kolektif koligial. Ujar Yasona di gedung DPR, selasa (16/6).
Revisi undang-undang pemberantasan
korupsi tidak ada inisiatif dari jokowi sendiri, tetapi itu adalah inisiatif
dari DPR. Ujar Pratikno di kompleks istana kepresidenan, Jakarta pusat, rabu
(17/6) malam.
Ia menyatakan bahwa revisi yang ada
saat ini bukan inisiatif dari pemerintahan, tetapi refisi Undang-Undang komisi
pemberantasan korupsi atas inisiatif dari DPR. Namun ada kemungkinan pemerintah
akan diajak DPR untuk membahas tentang Undang-Undang yang terkait itu, karena
seharusnya antara pemerintahan dengan DPR harus saling kerja sama. Ujar Pratikno.
Peneliti Indonesia Coruption Warch
(ICW) Donal Fariz pun angkat bicara, beliau mengatakan bahwa seharusnya
presiden jokowi langsung memecat yasonna karena sudah berkali-kali melakukan
keputusan yang blunder. Salahsatunya dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam program legitimasi
nasional prioritas 2015. Keputusan itu hasil rapat antara mentri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Yasonna Laoly dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari selasa
lalu. Ujarnya saat dalam seminar dan diskusi publik “Mencari sosok cari
pemimpin KPK ideal” rabu (17/6). (RS)







0 komentar:
Posting Komentar